Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Terdapat 4 kategori dalam pengusulan kenaikan pangkat, yaitu:

  1. Kenaikan pangkat Reguler
  2. Kenaikan pangkat Pilihan Struktural
  3. Kenaikan pangkat Fungsional
  4. Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah

Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 seperti yang diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor D.26-30/V.79-5/99

Diklat Aparatur

Diklat Aparatur

Mengenal Ciri dan Jenis Diklat PNS/ASN dalam penjelasan karena teramat penting pada pengisian PUPNS dengan maksud kami ingin mengingatkannya kembali, agar di e-pupns tak bingung membedakan jenis diklatnya dan pada jenjangnya. kita review untuk DIKLAT PNPendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Diklat Bertujuan :
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan;

Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Sasaran :
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Jenis dan Jenjang DIKLAT

Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Diklat Prajabatan terdiri dari :
1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dna perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pesera diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Diklat Dalam Jabatan
Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat dalam jabatan terdiri atas :

1. Diklat kepemimpinan
Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Diklatpim terdiri dari :
Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV;
Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III;
Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II;
Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I.

2. Diklat Fungsional
Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing
Jenis dan jenjang diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan

3. Diklat Teknis
Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanakan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang
Jenis dan jenjang diklat Teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah salah satu bentuk kesempatan untuk meng-upgrade pendidikan yang akan sekaligus sangat membantu dalam meniti karier. Tidak dipungkiri pendidikan menjadi salah satu dasar dalam penentuan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi. Khusus tugas belajar S1 bisa digunakan oleh PNS untuk penyesuaian pangkat ke pangkat golongan III secara otomatis tanpa menunggu adanya ujian penyesuaian, dengan catatan ada formasi.  Seorang PNS jika ingin melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan seterusnya bisa memilih melalui tugas belajar atau ijin belajar.

Penyelenggaraan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar dan Penggunaan Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2017.

Untuk Syarat dan tata cara pengajuan bisa dilihat di Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2017 disini

 

Cuti PNS

Cuti PNS

Setiap Pegawai pasti mengenal istilah cuti. Pengertian cuti menurut KBBI online adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Cuti merupakan hak dari karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani para karyawan. Bagi karyawan yang bekerja di perusahaan swasta maka diberikan cuti sebanyak 12 hari kerja atau dapat dikatakan bahwa setiap bulannya karyawan berhak mendapat 1 (satu) hari cuti. Bagi karyawan swasta ada 5 (lima) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan cuti, yaitu :
a. Pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
b. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
c. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja
d. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat/perusahaan yang berwenang memberikan cuti
e. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan karyawan swasta, PNS pun memiliki hak untuk cuti. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2017 lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu yang diatur di dalam PP ini adalah mengenai cuti bagi PNS. Dinyatakan dalam PP tersebut bahwa cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat didelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam PP ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat 6 (enam) jenis cuti bagi PNS sebagaimana tertuang dalam PP ini, diantaranya adalah: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara. Penjelasan masing-masing jenis cuti tersebut dapat dilihat dibawah ini.

a. Cuti Tahunan

Cuti tahunan merupakan hak dari PNS atau calon PNS (CPNS) yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus-menerus. Lamanya cuti tahunan ini adalah 12 (dua belas) hari kerja atau sama dengan 1 (satu) hari kerja per bulan. Bila ingin menggunakan hak cuti tahunan ini, PNS atau CPNS haruslah mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Berbeda dengan pegawai swasta dimana bila hak cuti tahunan tidak digunakan maka akan dianggap hangus maka bagi PNS maupun CPNS yang tidak mengambil hak cuti tahunannya dapat menggunakannya pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Bila hak atas cuti tahunan tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hakatas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hal ini, dijelaskan pada pasal 313 ayat (2) PP no 11 tahun 2017 ini. Hal berbeda berlaku bagi PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut perundang-undangan, menurut PP nomor 11 tahun 2017 ini cuti bagi guru dan dosen disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunannya.

b. Cuti Besar

Pada pasal 317 PP no 11 tahun 2017 ini disebutkan bahwa PNS yan telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak mendapat cuti besar selama 3 (tiga) bulan. Namun, bagi PNS yang masa kerjanya belum mencapai 5 (lima) tahun bisa mendapat cuti besar ini selama kepentingan yang mendasari pengajuan cuti besar ini merupakan kepentingan keagamaan. Bagi PNS yang telah menggunakan haknya atas cuti besar ini, tidak lagi berhak untuk mendapatkan cuti tahunan pada tahun tersebut.

c. Cuti Sakit

PNS juga manusia yang dapat sakit dan memerlukan istirahat, oleh karena itu bagi PNS sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan PNS tersebut haruslah mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Lamanya waktu cuti yang diberikan kepada PNS adalah 1 (satu) tahun, jangka waktu tersebut apabila diperlukan dapat ditambah hingga paling lama 6 (enam) bulan. Penambahan jangka waktu cuti sakit ini harus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain sakit, bagi PNS perempuan yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 1 1/2 (satu setengah bulan) dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan.

d. Cuti Melahirkan

Pada PP nomor 11 tahun 2017 ini disebutkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga berhak atas cuti melahirkan yang lamanya adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Seperti jenis cuti yang lain, untuk cuti melahirkan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

e. Cuti Karena Alasan Penting

Ada 3 (tiga) syarat yang salah satunya harus terpenuhi guna mendapatkan hak cuti karena alasan penting. Alasan-alasan penting tersebut adalah: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya waktu cuti karena alasan penting ini ditentukan oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting dan paling lama waktu yang diberikan adalah 1 (satu) bulan.

f. Cuti Bersama

Cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden tidak mengurangi hak cuti tahunan. Hal ini, berbeda halnya dengan karyawan swasta dimana cuti bersama mengurangi jumlah hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama maka merujuk pada PP no 11 tahun 2017 ini PNS tersebut akan mendapatkan tambahan hak cuti tahunnya sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

g. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Bagi PNS dengan masa kerja mnimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Lamanya waktu cuti jenis ini adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan yang mendukung dilakukannya perpanjangan. Dengan mangambil cuti di luar tanggungan negara maka PNS akan diberhentikan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut haruslah diisi. Berbeda dengan jenis cuti yang lain, cuti jenis ini hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selama masa cuti PNS yang bersangkutan tidak akan mendapatkan penghasilannya sebagai PNS, dan selama cuti tidak akan dihitung sebagai masa kerja PNS yang bersangkutan. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas yang bersifat mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Source : PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan di Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

KEWAJIBAN PNS

  • Mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
  • Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  • Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
  • Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
  • Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
  • Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  • Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  • Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
  • Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LARANGAN PNS

  • Menyalahgunakan wewenang;
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  • Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
  • Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  • Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  • Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  • Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
  • Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah