Home / Berita Kepegawaian / Sosialisasi Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

Sosialisasi Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017

Karanganyar – Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama tentang tata cara pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seluruh Pejabat Struktural atau Pelaksana yang membidangi kepegawaian di 43 Organisasi Perangkat Daerah dan Kepegawaian UPT Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Sosialisasi Kepegawaian tentang Cuti PNS pada hari Rabu, 11 April 2018 bertempat di Aula BKPSDM.

Latar belakang penyelenggaraan sosialisasi ini diawali dengan terbitnya Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2017. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM, Wiyono, mengatakan bahwa Peraturan Kepala BKN diterbitkan sebagai amanat Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman Pegawai Negeri Sipil di bidang kepegawaian terkait cuti semakin meningkat serta mampu memberikan penjelasan kepada PNS di masing-masing Instansi nya.

“Peraturan Kepala BKN ini diterbitkan sebagai amanat Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman Pejabat Struktural atau pelaksana di bidang kepegawaian terkait cuti semakin meningkat serta mampu memberikan penjelasan kepada PNS di masing-masing Instansi nya.” papar Wiyono, Kabid Pembinaan BKPSDM di sela-sela memberikan materi di Aula BKPSDM (11/04)

Narasumber sosialisasi Perka BKN ini adalah Bapak Wiyono, S.Sos., Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM, Ibu Drita Evana Setianita, S.Psi., Psi., M.M., Kasubbid Kesejahteraan BKPSDM dan Bapak Andrean Adhi Susanto, S.E., M.M., Kasubbid Pensiun BKPSDM.

Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar dan tertib, para peserta antusias mengikuti dan banyak mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Hal ini disebabkan, pertama, Cuti pada hakikatnya merupakan hak Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja organisasi instansi pemerintah. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK, untuk lingkup kabupaten yaitu Bupati) berwenang memberikan cuti kepada PNS. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keduamasalah cuti merupakan salah satu kegiatan teknis pengelolaan manajemen PNS sehingga tingkat penafsiran diantara PNS dan/atau pengelola kepegawaian relatif tinggi. Ketiga, pemahaman cuti dengan izin tidak masuk kerja dikaitkan dengan tambahan tunjangan penghasilan.

Download Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 disini 

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini diharapkan para Pejabat Struktural ataupun Pelaksana sebagai pengelola kepegawaian sudah memahami substansi Perka BKN ini, tidak multitafsir mengartikan aturan pemberian cuti sehingga tercipta keseragaman penerapan ketentuan pemberian cuti di masing-masing instansi.(Admin)

 

About BKPSDM KARANGANYAR