Home / Layanan / Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan di Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

KEWAJIBAN PNS

  • Mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
  • Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  • Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
  • Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
  • Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
  • Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  • Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  • Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
  • Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LARANGAN PNS

  • Menyalahgunakan wewenang;
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  • Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
  • Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  • Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  • Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  • Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
  • Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

 

About BKPSDM KARANGANYAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*